Lampung Selatan – Konflik sengketa tanah fasilitas umum (fasum) di Desa Wayhuwi, Lampung Selatan, semakin memanas dan mencuri perhatian publik. Warga desa, yang merasa hak mereka dirampas, dengan lantang meminta Presiden Prabowo Subianto beserta Kabinet Merah Putih turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Situasi ini menjadi semakin dramatis dengan kehadiran Ketua DPD RI, Dr. KH. Ir. Abdul Hakim, M.M., yang datang langsung ke lokasi sengketa. Kedatangannya membawa harapan baru bagi warga yang telah lama memperjuangkan hak mereka atas lahan fasum yang kini dikuasai pihak tertentu.
Ketua DPD RI: Hak Warga Tidak Boleh Dirampas
Dalam kunjungannya, Dr. Abdul Hakim memberikan kecaman keras atas tindakan oknum yang memagari lahan fasum, termasuk lapangan bola dan makam yang menjadi hak masyarakat selama puluhan tahun. “Ini bukan sekadar masalah tanah. Ini masalah hak asasi. Kami tidak akan tinggal diam. Pemerintah pusat harus segera bertindak,” ujarnya dengan nada tegas.
Saat musyawarah di kantor Kepala Desa Wayhuwi, Abdul Hakim menegaskan temuan lapangan yang memperkuat laporan warga. “Saya telah melihat sendiri bukti-bukti yang ada. Warga sudah berjuang secara legal, tetapi tetap dirampas haknya. Ini tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Mafia Tanah Diduga Bermain di Balik Sengketa
Kepala Desa Wayhuwi, Muhammad Yani, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. BTS, anak perusahaan dari CV. Bumi Waras. Ironisnya, penerbitan HGB ini sama sekali tidak mencantumkan keberadaan fasum yang sudah lama digunakan warga.
“Ini bukan kasus tunggal. Kita melihat pola yang serupa di Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, hingga Lampung Tengah. Ada indikasi kuat keterlibatan mafia tanah yang bekerja sama dengan pihak tertentu,” ungkap Muhammad Yani.
Ia mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera mengirimkan tim investigasi dan memberantas mafia tanah yang diduga bermain di balik sengketa ini.
Warga Menjerit, Minta Presiden Turun Tangan
Ketegangan semakin memuncak saat warga secara serempak menyuarakan harapan dan keputusasaan mereka. “Pak Prabowo, tolong dengar kami! Kami bukan melawan hukum, kami hanya meminta hak kami dikembalikan. Jangan biarkan kami dihancurkan oleh mereka yang tamak!” seru seorang warga dengan penuh emosi.
Dr. Abdul Hakim mendukung penuh desakan warga. Ia meminta pemerintah segera bergerak, termasuk melibatkan Satgas Mafia Tanah dan Kementerian ATR/BPN. “PPATK juga harus turun tangan untuk melacak aliran dana mencurigakan. Jangan ada celah bagi mafia tanah untuk bersembunyi!” serunya.
Ujian untuk Kabinet Merah Putih
Bagi warga Wayhuwi, konflik ini menjadi ujian besar bagi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kami yakin Pak Prabowo mampu. Ini saatnya membuktikan bahwa Kabinet Merah Putih berpihak pada rakyat kecil,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Warga kini menanti langkah nyata dari pemerintah pusat. Bagi mereka, penyelesaian sengketa tanah ini bukan hanya tentang lahan, tetapi juga keadilan yang telah lama mereka perjuangkan.
“Pak Prabowo, kami percaya kepemimpinan Anda mampu memberantas mafia tanah. Jangan biarkan kami berjuang sendirian!” seru Kepala Desa Wayhuwi, menutup pertemuan dengan harapan besar.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, akankah Kabinet Merah Putih menjawab jeritan warga? Semua mata kini tertuju pada langkah pemerintah dalam mengakhiri ketidakadilan ini.
More Stories
Rapat Pemantapan APDESI Lamsel Sukses, 51 Kades Resmi Isi Struktur Kepengurusan
Pansus Pemekaran DOB Bandar Negara Gelar RDP, Bahas Status Lahan Calon Ibu Kota
KPK Hibahkan Kendaraan Dinas kepada Pemkab Lampung Selatan