SMAN 1 Purbolinggo Diduga Melakukan Pungli Melalui Komite Sekolah

Kompasharian.com | Lampung timur – Sangat miris hasil rapat Komite Sekolah di Diduga ada Pungutan Liar Melalui Komite Sekolah, Waka Humas SMANSA Purbolinggo Sebut Hasil Kesepakatan Antara Wali Murid dan Komite  1 purbolinggo lampung timur (lamtim) diduga ada indikator pungli.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh salah satu wali murid Siswa-siswi SMANSA setempat, pada jum’at 9 Agustus 2024 ia menyampaikan bahwa ada dugaan indikasi pungli di SMA N 1 purbolinggo.

Menurutnya kami selaku wali murid sangat terbebankan atas sumbangan yang diminta pihak komite sekolah yang diduga jumlahnya lumayan besar berkisar Rp 1,7 juta – Rp 2 jutaan rupiah dan belum jelas kegunaannya.

Meski itu melalui jalur musyawarah namun kami tetap keberatan, menurut perpu Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Karena dalam peraturan tersebut kalaupun meminta bantuan sumbangan bukan di beban kan pada wali murid melainkan di bebankan pada perusahaan perusahaan personal maupun perseorangan papar wali murid yang tak mau dijelaskan nama nya.

Saat ditemui Eko purwanto selaku waka humas SMAN1 purbolinggo membenarkan bahwa sumbangan tersebut benar hasil kesepakatan antar wali murid dan komite, kami hanya memfasilitasi dan dokumentasi, dan hari ini juga komite baru dibentuk kurang lebih delapan orang komite sekolah.

Lanjutnya, kami pun tidak tau jumlah sumbangan dan hasil dari kesepakatan tersebut karena pada saat itu kami hanya mengambil gambar dokumentasi kegiatan rapat komite sebut Eko.

Eko menambahkan, Saya rasa itu ada aturan nya, ada perbupnya ada peraturan dari pemerintah, namun mirisnya saat ditanyakan peraturan yang bagaimana enggan menjawab.

Sementara saat pihak media ingin melakukan Verifikasi dan Validasi terkait informasi tersebut, security sekolah terkesan menghalangi untuk bertemu dengan kepala sekolah dengan berbagai alasan padahal kepala sekolah ada ditempat ruang kerjanya.

“Kami takut kesalahan sebut security inisial (N) saat berhasil dikomfirmasi, sehingga berita ini diterbitkan dan menunggu keterangan lebih lanjut dari pemangku kebijakan karena pentingnya keterbukaan informasi publik. (Yusuf N)